BERITAPEDIA – Kualitas Menu MBG atau Makan Bergizi Gratis di SDN 1 Sukakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, menuai protes keras.
Para orang tua murid merasa geram dan berencana melaporkan temuan ini langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Mereka menilai distribusi makanan dari dapur SPPG Sukaraja sejak awal Ramadan sangat memprihatinkan.
Standar gizi yang dijanjikan pemerintah pusat diduga tidak terpenuhi dalam implementasi di lapangan.
Kekecewaan ini memuncak setelah beberapa wali murid mengunggah potret makanan tersebut ke media sosial Facebook.
Pada Kamis, 5 Maret 2026, makanan yang disalurkan hanya berupa roti, batagor, kacang goreng, dan pisang.
“Apa ini jenis kualitas menu makanan yang bergizi,” tulis salah satu orang tua murid dalam unggahan medsosnya.
Penjelasan Penyalur Mengenai Standar Menu MBG
Kepala SPPG dari Yayasan Guna Insan Mandiri, Hapad Nizala, memberikan klarifikasi terkait polemik kualitas Menu MBG tersebut.
Menurutnya, pihak dapur hanya menjalankan tugas sesuai dengan anggaran yang tersedia dari pusat.
Ia menjelaskan bahwa porsi makanan sudah menyesuaikan dengan nilai kontrak yang berlaku saat ini.
Hapad mengakui ada tantangan besar dalam menyusun komposisi gizi dengan anggaran yang terbatas tersebut.
“Iya pak, memang dari menu makanan yang kami salurkan itu sudah menyesuaikan harga dari BGN pusat yaitu sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000,” tegas Hapad saat ditemui di dapur yayasan.
Keterbatasan dana inilah yang memaksa pihak penyalur untuk melakukan modifikasi menu.
“Maka dari itu pendistribusian untuk makanan bergizi ke sekolah tersebut kami dari dapur sudah menyesuaikannya,” tambahnya lagi.
Koordinasi Sekolah Terkait Kelayakan
Pihak penyalur mengaku telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah guna menindaklanjuti keluhan wali murid yang viral.
Pengawasan terhadap setiap Menu MBG untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan memperketat mulai besok.
Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap paket makanan tetap layak konsumsi oleh para siswa.
Perbaikan skema distribusi harapnya mampu meredam keresahan orang tua murid SDN Banyuresmi.
“Mengenai isu para orang tua murid yang mengeluhkan menu makanan tersebut, pihak kami sudah berkoordinasi dengan sekolah,” ujar Hapad.
Ia berjanji akan segera mengambil langkah nyata demi meningkatkan kualitas makanan bagi anak-anak.
“Akan kami tindak lanjuti agar menu makanan bisa layak konsumsi,” pungkasnya memberikan jaminan kepada publik.
Evaluasi Anggaran dan Implementasi
Polemik Skandal Menu MBG di Garut ini menjadi sinyal penting perlunya evaluasi menyeluruh terhadap vendor penyalur.
Pemerintah daerah dan BGN pusat harus memastikan anggaran Rp8.000 hingga Rp10.000 mencukupi standar gizi nasional. Transparansi pengelolaan dana program makan gratis ini menjadi tuntutan utama masyarakat agar tidak ada penyimpangan.
Kualitas makanan bagi generasi penerus bangsa Jangan jadi korban hanya demi efisiensi biaya operasional yang tidak masuk akal. (nur)
Komentar