BERITAPEDIA.CO.ID- Sistem peradilan pidana Indonesia sedang berada di persimpangan jalan krusial. Di tengah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, kebutuhan untuk mereformasi hukum formil—yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)—menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi.
Menyelaraskan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan efektivitas penegakan hukum modern memerlukan sebuah konstruksi ilmiah hukum yang kokoh pada tingkat penyidikan dan proses peradilan secara menyeluruh.
Pergeseran Paradigma: Menempatkan Tersangka Sebagai Subjek
Tantangan terbesar dalam perubahan sistem KUHAP hari ini adalah menuntaskan pergeseran paradigma dari sistem inquisitorial lama menuju accusatorial modern. Sudah saatnya kita meninggalkan cara pandang usang yang menempatkan tersangka atau terdakwa sekadar sebagai objek pemeriksaan demi mencari kebenaran.
Dalam konstruksi hukum yang baru, tersangka harus diletakkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak setara dalam proses peradilan.
Inilah esensi dari asas due process of law—sebuah jaminan bahwa proses hukum wajib berjalan adil, setara, dan menghormati martabat manusia.
Harmonisasi Total dengan KUHP Baru
Reformasi KUHAP tidak boleh berjalan di ruang hampa. Konsep hukum acara yang baru harus selaras dengan semangat hukum materiil dalam KUHP Nasional.
Kehadiran asas pemidanaan baru, keadilan restoratif (restorative justice), dan keadilan korektif harus diakomodasi melalui analisis komprehensif terhadap sistem pembuktian serta jenis-jenis putusan pengadilan. Tanpa harmonisasi ini, penegakan hukum pidana akan kehilangan arah dan sinkronisasi di lapangan.
Menjawab Tantangan Upaya Paksa di Era Digital
Era digital membawa kompleksitas baru dalam dunia kriminalitas, sekaligus dalam cara aparat mengumpulkan bukti.
Pengaturan mengenai “Upaya Paksa Digital”—seperti penyadapan, penggeledahan sistem elektronik, dan penyitaan data digital—harus dikonstruksikan secara ketat.
Aktivitas ini wajib melalui izin yudisial (judicial warrant) guna mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh aparat penegak hukum.
Di sisi lain, kekuatan hukum formil dari informasi dan dokumen elektronik harus diperkuat sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam sistem pembuktian pidana demi efektivitas penegakan hukum itu sendiri.
Apa yang Berubah? Penguatan HAM dan Ganti Rugi yang Adil
Jika membandingkan KUHAP lama dengan rancangan KUHAP baru, salah satu titik balik paling radikal terletak pada penguatan perlindungan HAM:
- Perluasan Hak Bantuan Hukum: Pendampingan oleh advokat harus diwajibkan sejak tahap awal pemeriksaan. Hak ini tidak hanya berlaku bagi tersangka, tetapi juga diperluas untuk saksi, korban, maupun pihak yang baru berstatus sebagai terperiksa.
- Mekanisme Kompensasi dan Rehabilitasi: Sistem ganti kerugian harus dirombak agar menjadi lebih mudah, cepat, dan adil bagi korban. Regulasi ini juga harus menjamin hak pemulihan bagi warga negara yang menjadi korban salah tangkap atau pelanggaran prosedur hukum acara.
Reformasi Kewenangan Penyidikan
Terakhir, konstruksi ilmiah hukum yang ideal harus memperjelas mekanisme kontrol, baik secara horizontal maupun vertikal, di antara aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Pengawasan ini penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif dan profesional. Dengan mengintegrasikan prinsip good governance ke dalam Standar Prosedur Operasional (SOP) berbasis HAM, tindakan preventif maupun represif aparat akan lebih terukur dan akuntabel.
Kesimpulan
Perubahan KUHAP bukan sekadar urusan mengganti pasal-pasal lama dengan kalimat baru. Ini adalah momentum bersejarah untuk membangun fondasi hukum acara pidana yang modern, adaptif terhadap teknologi, tegas dalam menindak kejahatan, namun tetap tunduk pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Hanya dengan konstruksi hukum yang ilmiah dan berkeadilan seperti inilah, cita-cita kepastian hukum yang humanis di Indonesia dapat benar-benar terwujud.
