Beritapedia – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan suara untuk mengecam perdagangan budak Afrika sebagai kejahatan paling besar terhadap kemanusiaan dalam sejarah, menuntut keadilan dalam bentuk kompensasi dan mendesak negara-negara Barat untuk mengembalikan warisan yang telah dirampas.
Pada hari Rabu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang bersifat tidak mengikat yang menyatakan perdagangan manusia Afrika yang diperbudak atau perdagangan budak sebagai kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan”, serta menyerukan kompensasi sebagai tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan sejarah.
PBB dari 193 anggota organisasi internasional ini, 123 negara memberikan dukungan suara, sementara 52 negara, termasuk Inggris dan anggota Uni Eropa memilih untuk abstain di mana Amerika Serikat, Israel, dan Argentina menolak resolusi bersejarah yang diusulkan oleh Presiden Ghana, John Dramani Mahama terhadap perdagangan budak tersebut.
“Biarlah tercatat bahwa saat sejarah memanggil, kita melakukan apa yang semestinya demi menghormati jutaan orang yang mengalami penderitaan akibat perdagangan budak,” tegas Mahama setelah resolusi tersebut disahkan, yang mendapat dukungan dari Uni Afrika (AU) dan Komunitas Karibia (CARICOM).
BACA JUGA: Menang! IRGC lancarkan Gelombang ke-82 serang Asset AS-Israel dengan Dron dan Rudal
Presiden Ghana, yang negaranya telah berada di garis terdepan dalam upaya di seluruh benua Afrika dan Karibia untuk keadilan reparatif, juga mengungkapkan keprihatinan tentang penghapusan sejarah orang kulit hitam dan penyensoran pengajaran “kebenaran mengenai perbudakan, segregasi, dan rasisme” di sekolah-sekolah di Amerika.
Wakil Duta Besar AS dan Negrea menjelaskan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara bahwa Washington tidak mengakui adanya hak hukum untuk memperoleh kompensasi atas kesalahan sejarah yang tidak diakui sebagai ilegal menurut hukum internasional pada saat itu.
Sementara itu, negara-negara anggota mendesak adanya keadilan reparatif karena resolusi ini bertujuan untuk “pengakuan politik di tingkat tertinggi” terhadap salah satu periode tergelap dalam sejarah.
Sebelumnya, anggota parlemen Inggris Bell Ribeiro-Addy menyampaikan sebuah petisi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, meminta agar Inggris meminta maaf terkait peran significant-nya dalam perbudakan dan kolonialisme terhadap orang-orang Afrika.
“Banyak tantangan global yang saling berkaitan yang kita hadapi saat ini berakar pada warisan perbudakan dan imperialisme: mulai dari ketidakstabilan geopolitik, rasisme, ketidaksetaraan, keterbelakangan, hingga kerusakan iklim,” tulis petisi tersebut. Untuk benar-benar mengatasi isu-isu ini, menurutnya harus mengakui asal mula dari masalah tersebut.
Selama lebih dari empat ratus tahun, tujuh bangsa Eropa, termasuk Inggris, memperbudak serta memperdagangkan lebih dari 15 juta individu dari Afrika melintasi Samudra Atlantik. Besarnya praktik perbudakan ini menyebabkan para pembela hak asasi manusia di abad ke-18 dan ke-19 menciptakan istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” untuk merujuk pada perlakuan mereka terhadap orang-orang Afrika.
Para peneliti sejarah meyakini bahwa keuntungan dari perbudakan memberikan kontribusi besar terhadap proses industrialisasi di negara-negara Barat. Resolusi tersebut meminta semua negara anggota PBB berpartisipasi dalam diskusi “mengenai keadilan reparatif, termasuk permohonan maaf yang sepenuhnya dan formal, tindakan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan tidak terulangnya kejadian serupa di masa depan, serta perubahan hukum, program, dan layanan untuk menangani masalah rasisme dan diskriminasi yang terstruktur. ”
Di samping itu, dokumen tersebut juga menyerukan sumbangan sukarela untuk mendukung pendidikan mengenai perdagangan budak transatlantik, serta meminta AU, CARICOM, dan Organisasi Negara-Negara Amerika untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga PBB dan negara-negara lain dalam aspek keadilan reparatif dan upaya rekonsiliasi.
PBB pertama kali mengutuk perbudakan sebagai tindakan kriminal dalam konferensi tahun 2001 yang membahas rasisme, xenofobia, serta intoleransi terkait di Durban, Afrika Selatan.
