MAJALENGKA – Masalah dugaan skandal cinta sedang ramai diperbincangkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Seorang perempuan muda yang dikenal dengan inisial YY mengklaim telah menjalin hubungan rahasia dengan seorang pegawai negeri sipil hingga berujung pada kehamilan, dan ceritanya menjadi viral setelah ia mempostingnya di media sosial.
Pegawai negeri sipil yang bersangkutan terkait dugaan skandal cinta itu, berinisial ES, bekerja di salah satu instansi di Majalengka, dituduh tidak bersedia untuk bertanggung jawab. Kasus ini langsung menarik perhatian masyarakat karena melibatkan seorang aparatur negara yang seharusnya menjadi contoh baik.
Bupati Eman Suherman segera mengambil tindakan pada dugaan skandal cinta yang ramai dipermukaan publik. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak akan berdiam diri menghadapi tuduhan yang bisa merusak reputasi birokrasi wilayah.
“Saya telah menginstruksikan Kepala BKPSDM untuk menangani kasus ini dengan serius dengan melakukan koordinasi bersama inspektorat. Jika terbukti ada kebenarannya, sanksi tegas akan diterapkan sesuai dengan peraturan,” ungkap Bupati Eman pada Kamis (2/10/2025).
Eman Suherman juga menambahkan bahwa integritas pegawai negeri sipil adalah harga diri pemerintah yang harus dipelihara. “ASN seharusnya menjadi contoh yang baik. Jika terbukti melakukan pelanggaran moral, tidak akan ada toleransi,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala BKPSDM Majalengka, Ikin Asikin, telah membentuk tim khusus untuk mencari fakta. Tim ini terdiri dari lima anggota yang berasal dari BKPSDM, Inspektorat, Bagian Hukum, dan instansi terkait.
“Tim ini harus bekerja secara objektif. Hasil temuan mereka akan ditinjau dan dibandingkan dengan regulasi untuk menentukan jenis pelanggaran dan hukumannya,” kata Ikin.
Pembuatan tim khusus ini menunjukkan keseriusan Pemkab Majalengka dalam menegakkan disiplin pegawai negeri sipil dan mempertahankan kepercayaan publik. Saat ini kasus ini sedang menanti hasil penyelidikan resmi yang akan menentukan tindakan terhadap pegawai negeri sipil yang terlibat. (*)
