BERITAPEDIA, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3/2026).
Pertemuan tersebut fokus membahas percepatan implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di berbagai wilayah Indonesia.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan adalah laporan perkembangan program Waste to Energy, terutama di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi.
Fokus utama mencakup wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota-kota strategis lainnya.
Solusi Strategis Masalah Lingkungan dan Energi
Program Waste To Energy atau WTE diproyeksikan menjadi solusi ganda dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal di tingkat daerah. Selain membersihkan lingkungan dari timbunan sampah menahun, teknologi ini akan mengkonversi menjadi sumber energi alternatif yang berkelanjutan, khususnya energi listrik.
Presiden Prabowo menginginkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan sampah di daerah.
‘’Tumpukan sampah yang selama ini tidak terkelola dengan baik harus segera bersih dan memanfaatkannya jadi energi,” ujar Letkol Teddy dalam siaran pers resminya.
Langkah ini mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis teknologi tinggi.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi sampah yang terintegrasi guna memperkuat ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan sumber daya domestik.
Dampak Ekonomi dan Hilirisasi
Selain manfaat lingkungan, pemerintah optimistis program Waste to Energy akan membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Letkol Teddy menambahkan proyek ini harapannya mampu menciptakan lapangan kerja serta mendorong transformasi daerah menuju konsep masa depan yang berkelanjutan.
“Melalui pendekatan hilirisasi, program ini tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hijau,” tambah Teddy.
Dengan adanya instruksi langsung dari Presiden, kementerian terkait harus segera melakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah guna mengeksekusi infrastruktur WTE.
Hal ini menjadi salah satu prioritas dalam mempercepat pencapaian target bauran energi nasional yang lebih bersih pada tahun 2026. (adt)
