BERITAPEDIA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen percepatan pelaksanaan program Revitalisasi Tambak Pantura di Jawa Barat secara konkret.
Ia menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Subang guna membahas eksekusi teknis proyek strategis nasional tersebut.
“Pertemuan ini membahas langkah konkret dan percepatan implementasi agar program ini benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Trenggono dengan nada tegas.
Skema Percepatan Revitalisasi Tambak Pantura
Pemerintah pusat menargetkan Revitalisasi Tambak Pantura mampu mengubah lahan mangkrak yang tidak produktif menjadi kawasan budi daya perikanan bernilai ekonomi tinggi.
Penataan kawasan pesisir ini nantinya akan mencakup pembagian zona budi daya, zona pendukung, hingga zona penghijauan lingkungan.
BACA JUGA: KPK Obok-Obok Rumah Pimpinan DPRD Jabar Terkait Suap Proyek Bekasi
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari proses pembangunan ini melalui kolaborasi erat bersama jajaran daerah,” tambah Trenggono menjelaskan.
Realita di lapangan menunjukkan bahwa selama puluhan tahun kawasan pesisir utara hanya dibiarkan mengalami penurunan produktivitas akibat bencana abrasi dan banjir rob.
Program ini menjadi ujian bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakan ekonomi biru bukan sekadar wacana di atas kertas.
“Semoga revitalisasi Jawa Barat dapat berjalan optimal dan menjadi contoh keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir,” harap Trenggono menutup pernyataannya.
Dampak Ekonomi Revitalisasi Tambak Pantura di Karawang
Kabupaten Karawang menjadi wilayah dengan beban target terbesar karena memiliki potensi lahan tambak seluas 6.209 hektare yang tersebar di berbagai kecamatan.
Keberhasilan Revitalisasi Tambak Pantura di Karawang akan menjadi tolok ukur utama keseriusan pemerintah dalam membangkitkan sektor perikanan yang sempat mati suri.
BACA JUGA: Strategi Operasi Ketupat Lodaya Berhasil Tekan Angka Kecelakaan di Jawa Barat
“Kita ingin tambak kembali produktif, masyarakat pesisir sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga secara berkelanjutan,” tegas Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Keterbatasan infrastruktur dan teknologi selama ini menjadi alasan klasik yang menghambat kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir utara Jawa Barat.
Melalui Revitalisasi Tambak Pantura, pemerintah dituntut untuk segera menyediakan fasilitas pendukung baik di sektor hulu maupun hilir demi memperkuat ekosistem perikanan.
BACA JUGA: Koperasi Merah Putih Garut Terganjal Lahan Meski Enam Bangunan Rampung
“Program revitalisasi menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali tambak-tambak idle dengan sistem budi daya yang lebih modern,” pungkas Aep optimis.
Pemerintah harus memastikan bahwa masuknya investor ke proyek ini tidak meminggirkan peran nelayan lokal yang selama ini sudah berjuang di garis pantai.
Implementasi harus berpihak pada rakyat kecil, bukan hanya menguntungkan pemilik modal besar yang ingin menguasai lahan pesisir.
BACA JUGA: Polres Cimahi Sikat Pengedar Sabu Modus Tempel di Cigugur Tengah
Sinergi antara pusat dan daerah kini dinantikan publik untuk membuktikan bahwa aturan hukum Proyek Strategis Nasional (PSN) benar-benar bekerja efektif.
Jangan sampai program besar ini hanya berakhir sebagai dokumen administratif tanpa ada perubahan fisik yang signifikan di wilayah tambak. (edt).
