Reses Tematik, Cecep Suhendar Perjuangkan Kesetaraan Madrasah dalam Reses di Rancaekek
RANCAEKEK, BERITAPEDIA – Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 hari kedua di SMK Pasundan Rancaekek, Rabu (25/2/2026).
Reses kali ini mengusung tema strategis, “Belawarga: Menuju Kesetaraan Perlakuan Madrasah dan Sekolah Umum dalam Optimalisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung.”
Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dihadiri oleh para Kepala Madrasah atau perwakilan sekolah umum dari Wilayah Daerah Pilihan (Dapil) 4.
Dalam agenda ini, Cecep Suhendar secara khusus mengundang Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung, H. Ramlan Rustandi, S.Ag., M.Si., serta Ketua KKMA 2 Kabupaten Bandung, Zaenal Mustopa, S.Ag., M.Pd., sebagai pemateri.
Menghapus Dikotomi Pendidikan
Dalam paparannya, Cecep Suhendar menyoroti adanya dikotomi atau pemisahan perlakuan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Agama (Kemenag). Perbedaan ini seringkali berdampak pada kesejahteraan guru dan fasilitas penunjang pendidikan.
“Seakan-akan ada sekat yang memisahkan antara guru di bawah Depag dan Disdik. Melalui gerakan Belawarga, kita ingin memastikan tidak ada lagi perbedaan perlakuan demi peningkatan IPM Kabupaten Bandung,” tegas Cecep.
Untuk memperkuat aksi nyata di masyarakat, Cecep juga memperkenalkan Cecep Suhendar Foundation (CSF). Yayasan ini berfungsi sebagai “tangan kanan” dalam menyerap aspirasi dan menjalankan program dan melayani kepentingan masyarakat baik dari beasiswa pendidikan, perbaikan infrastruktur, hingga bantuan administrasi kependudukan.
Aspirasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kesejahteraan Guru
Kepala Kemenag Kabupaten Bandung, Ramlan Rustandi, menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berdampak nyata bagi seluruh siswa, termasuk di madrasah.
Saat ini, dari 1.419 sekolah di Kabupaten Bandung, hanya 6 yang berstatus madrasah negeri, sementara sisanya adalah swasta yang memerlukan perhatian ekstra.
“Butuh pengawalan fokus dan berjenjang dari anggota dewan agar aspirasi madrasah ini bisa disuntik oleh pemerintah daerah,”ucap Ramlan.
“Kami juga memerlukan pendampingan untuk mengatasi masalah putus sekolah dan korban bullying,” ujar Ramlan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua KKMA 2, Zaenal Mustopa, menyampaikan keluhan terkait kesejahteraan guru honorer madrasah swasta.
Ia berharap ada kesetaraan penghasilan dan kebijakan pengangkatan guru honorer yang disinergikan antara Kemenag dan dukungan legislatif.
Seluruh aspirasi, saran, dan keluhan yang disampaikan para konstituen dalam reses ini akan dicatat untuk kemudian diperjuangkan dalam rapat-rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung mendatang guna mendapatkan rekomendasi serta realisasi anggaran dari pemerintah daerah. (Andi)
Komentar