Beritapedia, Garut – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Garut menggelar rapat kerja bersama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di Ruangan gedung Komisi IV DPRD Garut, Jl. Patriot, Kecamatan, Tarogong Kidul, Kabuapten Garut pada Rabu, 22 Juli 2026.
Yhuda Puja Turnawan, anggota DPRD Garut Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), pembahasan dalam agenda rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ), kali ini mengenai tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Garut, dimana pembahasan mengenai tingkat pengangguran ini, harus mendesak agar Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan revitalisasi menyeluruh terhadap Balai Latihan Kerja (BLK).
“Menurut Yudha, upaya menekan angka pengangguran terbuka yang kini mencapai 91.425 orang, tidak cukup hanya dengan memperbanyak pelatihan kerja. Yang lebih mendesak adalah memastikan fasilitas pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Dimana, untuk persoalan utama hari ini adalah rendahnya kompetensi sebagian pencari kerja. Karena itu, BLK harus dimodernisasi agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar siap bersaing,” tegas Yudha.
Ia mengungkapkan, sebagian besar peralatan praktik di BLK Garut sudah berusia puluhan tahun dan tidak lagi relevan dengan perkembangan teknologi industri. Salah satunya adalah mesin bubut yang masih menggunakan teknologi era 1980-an, sementara dunia industri kini telah beralih menggunakan Computer Numerical Control (CNC).
Kondisi serupa juga terjadi pada berbagai jurusan lain, seperti food processing, pengelasan, manufaktur, bangunan, teknologi produksi, kelistrikan, elektronika, hingga teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, banyak peralatan yang sudah usang (obsolete) sehingga tidak mampu mengikuti standar industri saat ini.
Yudha mencontohkan, pelatihan pengelasan di BLK masih didominasi metode Shielded Metal Arc Welding (SMAW), padahal perusahaan-perusahaan saat ini lebih membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknik Flux Cored Arc Welding (FCAW) maupun Gas Tungsten Arc Welding (GTAW).
“Kalau alat yang digunakan untuk pelatihan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka lulusan BLK akan kesulitan bersaing di pasar kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Yudha mengapresiasi kualitas para instruktur BLK Garut. Berdasarkan hasil rapat kerja, mayoritas instruktur dinilai telah memiliki kompetensi yang memadai. Persoalan terbesar justru terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana.
“Instruktur kita sudah kompeten. Yang menjadi pekerjaan rumah sekarang adalah modernisasi peralatan pelatihan,” katanya.
Yudha menilai revitalisasi BLK tidak harus sepenuhnya bergantung pada APBD Kabupaten Garut. Pemerintah daerah dapat membuka berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBN melalui Kementerian Ketenagakerjaan, APBD Provinsi Jawa Barat, hingga dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Garut mengaktifkan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) agar perusahaan-perusahaan besar seperti PT Changsin, PT Hoga, PT Pratama Abadi Industri, PT Euroa, BUMN, maupun perusahaan lainnya dapat berkontribusi membantu pengadaan mesin-mesin pelatihan berteknologi terbaru.
“Kalau perusahaan ikut berkontribusi melalui CSR, BLK Garut bisa memiliki peralatan yang sesuai standar industri sehingga kompetensi warga Garut meningkat dan peluang kerja mereka semakin besar,” ujarnya.
Yudha juga mengingatkan bahwa revitalisasi BLK sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, yang menekankan pentingnya modernisasi peralatan pelatihan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Data Disnakertrans menunjukkan, sepanjang tahun 2025 sebanyak 929 peserta telah mengikuti pelatihan vokasi. Sekitar 700 orang berhasil memperoleh pekerjaan, sementara sisanya masih belum terserap. Pada tahun 2026, pelatihan bagi 176 peserta telah selesai dilaksanakan. Adapun pembiayaan pelatihan sebagian besar masih berasal dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat, sedangkan APBD Kabupaten Garut sebelumnya hanya mampu membiayai sekitar 250 peserta.
Bagi Yudha, angka tersebut menunjukkan bahwa pelatihan kerja harus dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas. Tanpa peralatan yang modern, pelatihan vokasi dikhawatirkan tidak mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kita ingin generasi muda Garut memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja. Dengan revitalisasi BLK, mereka tidak hanya lebih mudah mendapatkan pekerjaan, tetapi juga memiliki bekal untuk menjadi wirausahawan. Inilah langkah nyata yang harus segera dilakukan apabila kita ingin menekan angka pengangguran di Kabupaten Garut,” pungkasnya. ( Ron’s ).
