BERITAPEDIA.CO.ID, GARUT- Gerakan Mahasiswa Nasional indonesia ( GMNI ) mengadakan aksi di lingkungan pemkab garut, menilai pejabat Garut tidak mempunyai empati terhadap kemiskinan yang dengan tanpa rasa malu bolak balik ke luar Negri pake duit rakyat.
Jajang Saepuloh,S.IP.,M.SI selaku ketua GMNI Kabupaten Garut dalam menyuarakan aksinya, menegaskan dalam mengatasi kemiskinan yang exstrim di kabupaten garut saat ini mengalami hal yang sangat serius yang perlu diatasi oleh pemkab garut mengenai tentang kemiskinan exstrim.
Dan ini akan menjadikan sebuah permaslahan yang serius, apalagi kabupaten garut dari data jumlah terdapat urutan yang ke dua dari seluruh kabupaten di jawa barat selama di jabat oleh Rudi dan Helmi selama dua priode yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan di kabupaten garut.
“Jauh jauh hari saya udah mewanti wanti jangan sampai ada anggaran yang hanya di hambur hamburkan untuk jalan-jalan ke (LN) dengan dalih study banding, ucap jajang apalgi anggaran yang terbatas seharusnya bisa mengatur keuangan daerah dengan baik.
Apalagi ini anggaran yang di keluarkan sampai angka yang pantastis Rp 748 Juta.
Menurut jajang anggaran ini sangat besar sekalai hanya untuk sekedar kunjungan ke luar negri tidak ada korealisasinya dengan melakukan kunjungan tersebut,padahal dalam menuntaskan kemiskinan tidak ada.”pungkas jajang.
Jika seandainya anggaran ini di kelola dengan baik dalam sistem penuntasan kemiskinan, ini akan lebih menurun terhadap mengentaskan kemiskinan.
Jadi pemkab garut jangan banyak melakukan study banding tinggal melakukan upaya upaya yang kongkrit dalam penangan dan penuntasan kemiskinan.
“Dikutip dari kompas.com deputi pencegahan dan monitoring komisi pemberantasn korupsi (kpk) pahala nainggolan. menyoroti pemkab garut jawabarat menganggarkan Rp 784.305.000 untuk perjalanan dinas ke luar negri pada (APBD ) 2023.
Seharusnya pemkab garut konsen dalam hal penangana kemiskinan agar akuntabilatas penggunaan anggaran diminta ke para pejabat yang melakukan perjalan ke luar negri seperti ke eropa ( kadis pertanian kadis bkkbn dan kadisdik sekarang kabid Bpbd dan kadis indag). Seharusnya yang di kedepankan hal yang sangat penting untuk kemaslahatan rakyat bukannya berpoya poya,” tutup jajang.
Reporter: Roni | Editor: Andi Rohendi
Komentar