Jadwal disetujui DPR Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober

BeritaPedia.co.id-Bandung- Beberapa partai politik di Indonesia merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang memiliki data intelijen terkait arah Partai Politik di negara tersebut. Pada tanggal 16 September 2023, Presiden mengungkapkan bahwa ia memiliki data lengkap dari badan intelijen, termasuk informasi tentang tujuan parpol di Tanah Air. Berikut adalah tanggapan beberapa partai politik terkait pernyataan tersebut:

 

1. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

PDIP menganggap wajar jika seorang presiden memiliki data intelijen tentang partai politik. Menurut politikus PDIP, Masinton Pasaribu, sebagai kepala negara, Jokowi memiliki banyak instrumen kenegaraan dan hal ini adalah hal yang bisa dimaklumi.

 

2. Partai Gerindra

Gerindra juga menganggap wajar jika Jokowi memiliki data terkait partai politik. Wakil Ketua Umum Gerindra, Budi Djiwandono, menyatakan bahwa ini merupakan hak seorang pemimpin negara dan menerima laporan-laporan tentang ekonomi, perkembangan sosial, dan politik adalah hal biasa.

 

3. PAN (Partai Amanat Nasional)

PAN sepakat dengan PDIP dan Gerindra bahwa memiliki data intelijen tentang partai politik adalah hal biasa. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN, Guspardi Gaus, menganggap ini sebagai perkara yang lumrah, mengingat tugas Badan Intelijen Nasional (BIN) adalah melapor kepada presiden.

 

4. Partai Golkar

Partai Golkar tidak memprotes pernyataan Jokowi dan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa semua keputusan telah berdasarkan data dan informasi partai politik, dan ini telah dipahami oleh semua.

 

5. Partai NasDem

Partai NasDem menyatakan bahwa pernyataan Jokowi tentang memiliki data intelijen partai politik tidak etis. Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menyebut bahwa ini patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Jadi, sebagian besar partai politik tampaknya menganggap wajar jika seorang presiden memiliki data intelijen tentang partai politik, sementara Partai NasDem menilai hal tersebut tidak etis dan berpotensi melanggar hukum.

Komentar