BERITA PEDIA.CO.ID-BANDUNG- Puan menegaskan bahwa pertanyaan mengenai kemungkinan reshuffle kabinet menjelang pemilu harus diajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung. Puan menekankan bahwa keputusan mengenai reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memberikan tanggapan terhadap isu tentang kemungkinan Partai Demokrat bergabung dalam kabinet melalui reshuffle jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melakukannya.
Puan menegaskan bahwa pertanyaan terkait reshuffle kabinet harus diajukan langsung kepada Presiden Jokowi.
Setelah pertemuan dengan Ketum PSI Kaesang Pangarep di Jakarta Pusat, Puan mengatakan, “Maksudnya, masuknya kapan?” Saat wartawan menekankan bahwa Demokrat bisa masuk kabinet melalui reshuffle yang mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi, Puan menekankan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
Puan juga menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan PDIP mengusulkan salah satu kaderannya untuk menjadi Menteri Pertanian, mengingat PDIP telah mengusung tema kedaulatan pangan dalam Rakernas IV-nya.
Selain itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus KPK. Puan menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah prerogatif Presiden, dan wartawan disarankan untuk langsung mengajukan pertanyaan tersebut kepada Presiden Jokowi.
Dalam tanggapannya, Puan menekankan bahwa reshuffle kabinet dan penunjukan menteri adalah keputusan yang sepenuhnya menjadi wewenang dan kebijakan Presiden Jokowi sebagai kepala negara.
