Beritapedia – Menurut seorang mantan legislator Iran, Mohammad Hassan Asafari menyebut, Washington menerima pelaksaanaan gencatan senjata di kawasan setelah kampanye militernya selama 40 hari tidak berhasil mencapai sasaran utamanya, yaitu menguasai Iran dan mengeksplorasi cadangan minyaknya yang melimpah.
Dalam sebuah wawancara dengan situs Press TV pada hari Kamis, Mohammad Hassan Asafari menguraikan bagaimana upaya ambisius Amerika tersebut akhirnya gagal total dan akhirnya menerima Genjatan Senjata.
Kata mantan legislator itu, tujuan utama Amerika adalah untuk sepenuhnya menguasai Iran dan mengambil sumber daya kekayaannya, khususnya minyaknya.
BACA JUGA: Rakyat Iran Peringati 40 Hari Meninggalnya Khomenei dan Siswi Korban Serangan A-Israel
Ia menyatakan bahwa Presiden Donald Trump dengan tegas mengungkapkan ketertarikan terhadap minyak Iran. Bahkan, Trump baru-baru ini mengancam untuk menyerang Pulau Kharg dengan tujuan mengendalikan ekspor minyak Iran.
Dalam sesi wawancara dengan Financial Times pada 29 Maret, Trump menyatakan bahwa “keinginannya” adalah agar Washington memiliki kendali atas industri minyak dan ekspor Iran tanpa batas waktu.
Dia membandingkan hal ini dengan tindakan AS di Venezuela setelah serangan militer bulan Januari, yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
“Sejujurnya, hal yang paling saya suka adalah mengambil minyak di Iran, tetapi beberapa orang bodoh di AS berkata: ‘Kenapa Anda melakukan itu? ‘ Tetapi memang mereka bodoh,” ungkap Trump.
“Saya yakin kegagalan paling besar yang dialami AS adalah ini: Amerika memiliki beberapa rencana untuk tindakan mereka di Iran,” ujarnya dalam percakapan yang santai.
Agresi AS-Israel, dimulai pada 28 Februari dengan pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, serta beberapa komandan tinggi, awalnya diasumsikan oleh Washington sebagai kemenangan cepat militer.
“Salah satu rencana mereka adalah memakai operasi ini untuk meruntuhkan struktur politik, militer, dan hukum Republik Islam Iran—singkatnya, untuk mengganti rezim,” terang Asafari kepada situs Press TV.
Agresi AS-Israel yang sama, dimulai pada 28 Februari dengan eksekusi Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, dan beberapa komandan senior, awalnya diproyeksikan oleh Washington sebagai kemenangan militer yang cepat.
Namun, Asafari menjelaskan, usaha untuk menjatuhkan pemerintah “tidak berhasil; sebaliknya, hal itu justru memperkuat persatuan dan solidaritas di antara rakyat Iran. ”
Ahli tersebut menjelaskan tujuan utama lainnya dari kampanye yang gagal tersebut: membagi negara. Ia menyatakan bahwa AS berniat memecah Iran menjadi tujuh atau delapan negara terpisah dengan bendera yang berbeda.
“Mereka berusaha menjerat rakyat Iran yang bersatu padu, terlepas dari sejarah mendalam mereka, ke dalam konflik berkepanjangan,” kata Asafari.
Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara baru di dalam batasan Iran akan selalu dalam keadaan perang satu sama lain memperebutkan sumber daya negara, tambahnya.
“Dari ketiga sasaran tersebut, AS gagal dalam semuanya dan tidak dapat mencapai satu pun,” ungkap Asafari.
Kondisi di medan perang kemudian memaksa Trump untuk mengumumkan penangguhan pengeboman selama dua minggu pada hari Rabu. Gencatan senjata yang tidak stabil ini terjadi beberapa jam sebelum batas waktu yang ditentukan sendiri oleh presiden AS yang meminta Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz yang strategis.
Trump memperingatkan bahwa “seluruh peradaban akan hilang malam ini” jika Teheran tidak mau membuka kembali jalur air sempit tersebut—ancaman yang menuai kritik global karena menyasar infrastruktur sipil Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan.
Jalur perairan yang penting ini, yang menjadi rute bagi sekitar 20 persen pasokan minyak global serta barang-barang penting lainnya, termasuk pupuk, telah secara efektif dihalangi oleh Iran bagi para penyerang dan pendukung mereka sejak agresi yang tidak terprovokasi dimulai.
Menanggapi situasi maritim yang kritis ini, Asafari menekankan bahwa keamanan di kawasan sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara-negara setempat.
“Keamanan bagi negara-negara di Teluk Persia adalah tanggung jawab mereka sendiri, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun dari luar wilayah ini datang dan menciptakan ketidakamanan di negeri kami dengan dalih keamanan,” ujarnya dengan tegas.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran telah mengonfirmasi bahwa pengendalian Iran yang berlanjut atas Selat tersebut merupakan aspek penting dari usulan 10 poin. Menggambarkan kenyataan ini, Asafari menunjukkan bahwa lalu lintas laut di jalur tersebut tidak akan beroperasi seperti sebelumnya.
Sebaliknya, ia mencatat, kini akan berada di bawah kendali dan pengawasan ketat dari Republik Islam Iran. Meskipun pengawasan ini ditingkatkan, analis tersebut menjelaskan bahwa Iran tidak akan menghalangi pelayaran sah dari kapal mana pun.
Mantan anggota parlemen tersebut menegaskan bahwa negara-negara harus dapat menggunakan jalur air utama dan strategis ini untuk pembangunan mereka sendiri, melihat Selat itu sebagai potensi untuk persahabatan dan kerukunan antarbangsa.
“Namun, jika ada yang berusaha memanfaatkan selat ini untuk memenuhi ambisi dan kepentingan mereka yang berorientasi pada peperangan, Republik Islam Iran tidak akan membiarkannya,” ujar Asafari.
Dengan keberhasilan Iran di lapangan perang yang memaksa AS berada dalam posisi terdesak secara diplomatik, delegasi akan memulai perundingan di Islamabad untuk merinci proposal 10 poin tersebut.
Pembicaraan ini bertujuan untuk memperkuat penghentian permanen dari serangan AS-Israel, menarik pasukan tempur AS dari kawasan, serta mencabut sanksi dalam waktu maksimal 15 hari.
Namun, Asafari mengungkapkan keraguan yang besar tentang kejujuran diplomatik Washington berdasarkan pengalaman sejarah. Ia mencatat bahwa Teheran telah berdialog dengan AS beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir, baik secara langsung maupun melalui perantara.
“Setiap kali kami bernegosiasi—baik dengan pemerintahan Republik maupun Demokrat—mereka selalu ingkar dan terbukti tidak bisa dipercaya,” jelas analis itu.
“Meskipun kami tidak menaruh kepercayaan pada AS, kami akan tetap melakukan negosiasi agar dunia sekali lagi menyadari bahwa AS tidak dapat diandalkan, dan tidak ada yang boleh terpedaya oleh ‘sarung tangan beludru’ dari Amerika,” tambahnya.
