BERITAPEDIA – Krisis manajemen di Bandung Zoo kini memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, melontarkan kritik tajam terkait buruknya tata kelola pasca pengambilalihan operasional oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Ketidakpastian hukum dan administratif ini dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan satwa di kebun binatang ikonik tersebut.

Saat meninjau langsung lokasi Bandung Zoo di Jalan Tamansari pada Jumat (27/3), Ono menekankan bahwa penyelamatan nyawa satwa harus menjadi prioritas utama di atas konflik birokrasi.

Bukti Nyata Kegagalan Pengelola

Tragedi matinya dua anak harimau Benggala baru-baru ini menjadi bukti nyata adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan perawatan hewan.

Ono Surono menegaskan bahwa evakuasi satwa merupakan langkah mendesak yang harus segera pindah demi memutus rantai kematian satwa di Bandung Zoo.

Ia menyarankan agar satwa-satwa tersebut pindahkan ke lembaga konservasi lain yang lebih siap secara operasional.

“Dengan tutupnya Bandung Zoo, maka alternatif pertama adalah penyelamatan hewan untuk pindahkan dulu ke kebun binatang lainnya, seperti Ragunan ataupun Kebun Binatang Surabaya,” tegas Ono.

Kritik pedas juga  pada minimnya koordinasi antara Kemenhut dengan para pekerja yang mengelola Kebun Binatan Bandung.

Bandung Zoo Tidak Punya Standar Operasional

Sejak pengalihan wewenang, para perawat satwa (keeper) dan kurator di Bandung Zoo merasa abai tanpa instruksi kerja yang jelas. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh kementerian memicu kebingungan masif dalam manajemen harian.

“Tadi  karyawan mengatakan, oleh keeper, oleh kurator, semenjak ambil alih alih oleh Kementerian Kehutanan tidak ada rapat sekalipun antara kementerian dengan pihak karyawan,’’ ucap Ono Surono.

‘’Tidak ada SOP , sehingga muncul kebingungan di bawah, termasuk terkait dengan kebutuhan pakan,” tambah Politikus PDI Perjuangan tersebut saat membahas kondisi  Kebun Binatang Bandung.

Ono Surono mengatakan, Persoalan paling krusial  adalah masalah logistik pakan dan biaya operasional dasar.

Kemenhut  hanya menyediakan pakan pokok tanpa pertimbangkan nutrisi tambahan (extra fooding) yang sangat vital bagi kesehatan predator dan satwa lainnya.

Extra fooding atau pakan jenis khusus tidak ada. Mereka bingung harus minta ke mana. Lalu terkait perawatan: pohon tumbang, kebutuhan solar, bensin, hingga kebersihan.

‘’Jadi mereka juga bingung karena tidak ada fasilitas yang memadai untuk pengelolaan dari kementerian,” pungkas Ono. (edt).