Transisi Pemerintahan Jadi Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

HEADLINE8 Dilihat

PERTUMBUHAN masa transisi pemerintahan dan pasca COVID-19 jadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar).

 

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Sri Dewi Anggraini menjelaskan Jawa Barat memiliki dua tantangan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama; infrastruktur digital. Kedua, konektivitas transportasi.

 

“Jawa Barat ini memiliki tantangan tersendiri khususnya dalam proses pemulihan pasca pandemi hingga sekarang yang diperberat oleh transisi pemerintahan yang baru,” kata Sri belum lama ini.

 

Sri menjelaskan tantangan pertumbuhan ekonomi Jabar terkait infrastruktur digital. Menurutnya, dimasa transisi seperi saat ini, tantangan tersebut harus difokuskan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi di Jabar sesuai yang diharapkan.

 

Untuk konektivitas transportasi, karena masih ada bagian-bagian wilayah yang tidak terkoneksi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas transportasi.

 

Meski proses ini tidak akan mudah karena membutuhkan penyesuaian di berbagai aspek, Sri Dewi berharap pertumbuhan ekonomi di Jabar dapat terus meningkat khusunya dalam lima tahun ke depan.

 

“Jika terealisasi, infrastruktur tersebut akan membantu menurunkan biaya logistik. Kami akan terus berkoordinasi untuk merealisasikan program-program ini, baik di tingkat provinsi maupun daerah,” jelas Sri.

 

Sementara itu pakar atau pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran (UNPAD), Ferry Hadiyanto meminta dimasa transisi seperti ini pemerintah harus mampu tetap menjaga daya beli masyarakat.

 

Hal ini dilakukan, agar target pertumbuhan

ekonomi 8 persen dalam lima tahun kedepan dapat terlaksana sesuai permintaan Presiden Prabowo Subianto.

 

“Jadi jika daya beli masyarakat nantinya turun, maka kontribusi konsumsi juga akan menurun,” ucapnya

 

Dengan adanya hal ini, Ferry berharap daya beli masyarakat dapat tetap terjaga khususnya dimasa transisi pemerintahan seperti saat ini.

 

“Paling penting adalah jangan sampai daya beli turun dari periode sebelumnya. Jadi dengan jumlah populasi (Jabar) yang mencapai sekitar 50 juta jiwa, Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun, dan klau memungkinkan harus naik,” pungkasnya.

Komentar